Beredar sebuah video penganiayaan terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang diduga dilakukan oleh oknum aparat member TNI di Pos Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Video penganiayaan yang diduga dilakukan member TNI itupun viral di media sosial dalam 24 jam terakhir.

Video itu menampakkan aksi kekerasan sejumlah pria, salah satunya diduga prajurit. Mereka menganiaya dengan memukuli seorang pria yang dalam keadaan terikat dan luka-luka berdiri di dalam drum.

Dalam tayangan itu, salah satu pelaku diduga prajurit TNI, karena ia mengenakan slot starlight princess kaus yang kemungkinan merujuk pada nama satuan, adalah Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 300/Brajawijaya. Artikel \\”300\\” yang berwarna kuning keemasan tercetak cukup jelas di bagian dada kaus berwarna hijau khas Angkatan Darat (AD).

Merespons hal itu, Ketua Presidium Pengurus Sentra Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PP-PMKRI) menyatakan mengecam tindakan hal yang demikian. Menurutnya, tindakan penganiayaan hal yang demikian sudah melukai Hak Asasi Manusia dan tindakan kesewenang-wenangan.

\\”Video yang menampakkan penganiayaan hal yang demikian adalah tindakan sewenang-wenang yang melukai Hak Asasi Manusia dan jauh dari cara kerja peraturan yang adil,\\” kata Tri Natalia via keterangan tertulis diterima, Minggu 24 Maret 2024.

Senada dengan PP-PMKRI, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid menyebut kejadian hal yang demikian adalah hal kejam yang merusak naluri keadilan. Ia malahan minta agar kasus hal yang demikian diusut secara tuntas.

\\”Kejadian ini adalah penyiksaan kejam yang sungguh merusak naluri keadilan. Menginjak-injak perikemanusiaan yang adil dan bermoral. Kepada keluarga korban, kami menyatakan duka mendalam,\\” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Minggu 24 Maret 2024.

Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Papua adalah perilaku yang tak sejajar dengan prinsip negara. Ia mendesak agar tindakan hal yang demikian lantas ditelusuri dan dicari tahu kebenarannya.

\\”Saya minta agar video yang viral lantas ditelusuri faktanya. Tentu, besar keinginan prajurit kita tak terlibat dalam tindakan biadab hal yang demikian, melainkan jika ternyata benar, oknum berkaitan sepatutnya ditindak dengan tegas layak peraturan dan ketentuan yang berlaku,\\” tegas Plt Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad dikutip dari siaran pers, Minggu 24 Maret 2024.

Adapun, menurut keterangan TNI, korban penganiayaan adalah member Golongan Kejahatan Bersenjata (KKB) yang tengah ditawan oleh member TNI.

Ketua Presidium Pengurus Sentra Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PP-PMKRI), Tri Natalia Urada mengecam keras tindakan penganiayaan diduga dilakukan oknum TNI di Papua. Menurutnya, tindakan hal yang demikian benar-benar tak berperikemanusiaan.

\\”Video yang menampakkan penganiayaan hal yang demikian adalah tindakan sewenang-wenang yang melukai Hak Asasi Manusia dan jauh dari cara kerja peraturan yang adil,\\” kata Tri Natalia via keterangan tertulis diterima, Minggu (24/3/2024)

Tri menyatakan, PMKRI secara tegas mengutuk tiap tindakan yang melanggar etika-etika kemanusiaan. Ia juga menyoroti konsekuensi dari tindakan semacam itu bisa menjadikan preseden buruk dalam penegakan peraturan negara dan meningkatkan risiko stress berat psikologis malahan kematian bagi warga sipil.

Negara sepatutnya hadir untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan damai bagi segala masyarakat. Oleh karena itu, kami mendesak aparat penegak peraturan, termasuk TNI dan Polri, untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus yang terungkap dalam video hal yang demikian,” desak Tri.

Amnesty Internasional juga turut minta kasus penganiayaan di Papua bisa diusut tuntas. Amnesty juga menyokong dilakukan evaluasi penempatan TNI di tanah Papua.

\\”Kejadian ini adalah penyiksaan kejam yang sungguh merusak naluri keadilan. Menginjak-injak perikemanusiaan yang adil dan bermoral. Kepada keluarga korban, kami menyatakan duka mendalam,\\” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (24/3/2024).

Usman menyatakan, tak seorang malahan di dunia ini, termasuk di Papua, boleh diperlakukan tak manusiawi dan direndahkan martabatnya. Usman juga menyesalkan pernyataan para petinggi TNI dalam merespons kejadian ini.

Pernyataan-pernyataan petinggi TNI dan pejabat pemerintah lainnya soal pendekatan kemanusiaan ataupun kesejahteraan menjadi tak ada artinya sama sekali. Dikesampingkan oleh aparat di lapangan,\\” ucap Usman.